Kerusuhan Singkil Akibat Lambannya Pemerintah Merespon Keluhan Masyarakat

Presiden Joko Widodo meminta aparat  mengambil langkah cepat guna mengatasi kerusuhan di Singkil, Aceh, agar tidak meluas. Presiden juga menegaskan perlunya segera memulihkan perdamaian dan kerukunan bersama, dengan menjamin perlindungan bagi setiap warga negara.

Sedikitnya satu orang tewas dan empat luka-luka akibat tembakan senjata api dalam kerusuhan di desa Dangguran, kecamatan Simpang Kanan, kabupaten Singkil, Selasa siang.

Menurut wartawan radio XTRA FM, Sahab Khadafi, yang meliput langsung kejadian itu di lapangan, kerusuhan pecah karena warga menilai pemerintah kabupaten tidak memenuhi janji mereka untuk menertibkan rumah-rumah ibadah liar tanpa izin di daerah itu.

Ini merupakan kelanjutan demonstrasi 6 Oktober lalu di kantor bupati, yang menuntut agar rumah ibadah yang tidak memiliki ijin supaya segera ditertibkan. Demonstran memberi tenggat waktu hingga hari ini (Selasa, 13/10) untuk digusur.

“Hari ini warga kembali melakukan aksi susulan menuntut janji karena Pemda belum juga melakukan tindakan apapun, apalagi pembongkaran. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa ada 10 tempat ibadah yang akan ditertibkan dan baru akan dieksekusi tanggal 19 Oktober. Tapi massa meminta eksekusi dilakukan hari ini. Massa yang semula melakukan orasi dan pawai keliling akhirnya panas, dan berujung dengan terjadinya kerusuhan,” kata Sahab.

Keberadaan gereja tanpa ijin, yang di Aceh dikenal sebagai “undung-undung,” dan pelaksanaan kegiatan beribadah warga non-Muslim di daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim ini, telah sejak lama memicu keprihatinan warga setempat.

Singkil memiliki jumlah penduduk 130 ribu jiwa, termasuk sekitar 15 ribu jiwa atau sekitar 12% penduduk non-Muslim. Berdasarkan perjanjian damai antara warga Muslim dan Kristen tahun 1979, yang kemudian diperkuat lagi tahun 2001, disepakati ada satu gereja dan empat “undung-undung.” Tetapi saat ini ada 26-28 gereja tanpa ijin atau “undung-undung.”

Warga telah berulangkali meminta pemerintah kabupaten setempat untuk melakukan penertiban dengan meminta pengelola “undung-undung” agar mengikuti prosedur pendirian gereja sesuai aturan. Tetapi pemerintah daerah sangat lambat mengantisipasi tuntutan itu.

Kerusuhan pun tak terkendali Selasa siang, sedikitnya seorang pengunjuk rasa tewas tertembus peluru dan empat lainnya luka-luka. Melihat jatuhnya korban, massa pun mengamuk dan membakar “undung-undung” di daerah itu.

Hingga laporan ini disampaikan, situasi keamanan di Singkil masih kondusif. Sejumlah tentara dan polisi ditempatkan di sudut kota yang strategis. Meskipun demikian tidak bisa dihindari berkembangnya isu-isu tidak bertanggungjawab seperti adanya warga yang hilang dan terpaksa mengungsi karena khawatir kerusuhan akan berlanjut.

Menurut Pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah Aceh sebenarnya sudah melaporkan dugaan rumah ibadah tak berizin di Aceh Singkil dua tahun lalu. Namun pemerintah kurang merespon. Sehingga, bentrok massa tak bisa dihindarkan seperti terjadi Selasa sianng.

"Saya nilai, pemerintah harusnya responsif, sehingga peristiwa itu tidak perlu terjadi,” jelas Ketua NU Aceh, Tgk H Faisal Ali Selasa (13/10).

Karena bentrokan sudah terjadi dan berujung pembakaran rumah ibadah, menurutnya, akan muncul kesan umat Islam yang bersalah. Padahal, persoalan sebenarnya adalah lambannya pemerintah merespon keluhan masyarakat.

Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, dia mengingatkan, perlu dibangun komunikasi yang baik antarumat beragama. "Yang sudah terjadi, terjadilah. Namun ke depan jangan terulang lagi. Mari menjaga kemaslahatan bersama,” pungkasnya, seperti dikutip dari sebuah media.

Sementara Kapolri Badrodin Haiti meminta semua pihak menahan diri agar jangan sampai masyarakat terpancing oleh provokasi melalui sms. "Saya berharap semua warga menahan diri dan menyelesaikan kasus ini secara hukum," tegasnya. (Fachry/VOA/Anisa Nufusa)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: