"Pemerintahan Jokowi masih tersandera kepentingan partai politik, utamanya partai pendukung. Hal tersebut terlihat jelas dalam pengisian posisi menteri dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri dan juga pimpinan penegak hukum," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Selasa (20/10).
khusus untuk bidang hukum dan kaitan dengan pemberantasan korupsi, Emerson menjelaskan selama satu tahun ini yang lahir adalah kontroversi dan kegaduhan.
"Kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi-JK justru tenggelam dibalik sejumlah kegaduhan di bidang hukum khususnya soal kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK," ujarnya.
"Hingga setahun pertama, dari tindakan dan pernyataan Jokowi-JK, belum muncul sosok Jokowi-JK sebagai figur pemimpin antikorupsi. Muncul juga sikap tidak konsisten seorang Jokowi dalam sejumlah kebijakan yang dibuat khususnya dalam pemilihan menteri dan Jaksa Agung," tambah dia.
Menurut Emerson, Jokowi JK sebenarnya bisa memberikan komitmen dengan mendorong regulasi yang kuat untuk mendukung pemberatasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik (MLA) dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.
"RUU Tipikor yang sedianya mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi bahkan tidak tersentuh sama sekali. Inpres Antikorupsi 2015 terlambat dikeluarkan oleh Jokowi dan diragukan implementasinya. Gagasan tentang peraturan antikriminalisasi pejabat justru dinilai negatif dan kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi," jelas Emerson.
0 Response to "ICW: 1 Tahun Jokowi – JK yang Lahir Hanya Kegaduhan "
Post a Comment
Admin KalamPos.com percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), pasti akan lebih enak dibaca. Yuk, kita praktikkan!